(Ambin Demokrasi)
Oleh: Noorhalis Majid
DETAKWAKTUNEWS – Ketika kecurangan Pemilu terjadi sangat massif, maka cara mudah dan praktis mengatasinya, dengan melegalkan segala bentuk kecurangan, agar tidak lagi dianggap dan dipandang sebagai kecurangan.
Kalau sebelumnya money politik terlarang, agar seketika tidak menjadi persoalan dan masalah lagi, maka legalkan saja money politik tersebut, bila perlu apresiasi, bikin perlombaan dan berikan penghargaan, siapa paling besar money politiknya, dialah warga terhormat, namanya layak disanjung dan dipuja. Dengan begitu, selesai sudah masalah money politik, sebab telah legal dan bahkan terhormat.
Pun bila praktik penggelembungan suara yang dianggap satu kecurangan besar, pada saat bawaslu dan aparat penegak hukum tidak mampu menyelesaikannya, justru menjadi momok yang dapat menurunkan kehormatan, harkat, martabat institusi pengawasan, maka legalkan saja praktik penggelembungan suara tersebut. Setelah legal, pasti praktik tersebut bukan suatu masalah lagi.
Dan bila atas upaya penggelembungan tersebut mengalir dana untuk memuluskannya, jangan anggap dana tersebut sebagai uang haram. Seberapa besar pun dana itu mengalir untuk menyuap para petugas, legalkan saja, sebut dana tersebut sebagai uang santunan pengkondisian, sehingga setelah itu tidak akan ada masalah. Bahkan pelakunya akan sangat berjasa, karena sudah memberi kesejahtraan pada para petugas dan pengawas.
Begitulah kalimat-kalimat satir yang muncul, melihat berbagai bentuk kecurangan, yang dalam kebudayaan Banjar disindir “tarang pada siang”. Artinya, faktanya jelas, terbuka, tanpa malu diketahui publik.
Kalau semua kecurangan sudah dilegalkan, pada saat itu kita sudah tidak memerlukan demokrasi. Karena adab, etika dan hukum sudah tidak diperlukan. Padahal demokrasi mempersyaratkan itu semua.
Bila sedikit saja ada kecurangan pada demokrasi, maka dia sudah tidak bisa dianggap demokrasi. Karena syarat demokrasi harus jujur, adil dan taat asas. Kalau culas, mungkin merknya “demokrasi” tapi sebenarnya barbar. (nm/Red)
