(Ambin Demokrasi)
Oleh: Noorhalis Majid
Sudah banyak nasehat dari para tokoh agama, bahwa money politik bukan sekedar dosa, tapi lebih dari itu, resikonya “neraka”. Artinya, tidak diperlukan perdebatan, diskusi atau kompromi. Dan ketika sanksinya neraka, tidak ada khilafiah tentang boleh tidaknya money politik, tinggal apakah patuh atau tidak patuh.
Bisa dibayangkan, bila money politik justru ditunggu, diharap, dinantikan. Apakah menggambarkan “neraka” sudah tidak menakutkan lagi? Atau, apapun sanksinya sudah tidak dipedulikan lagi? Pertanda apakah ini?
Celakanya, para pelaku membungkus dan mengemas money politik menjadi bantuan sosial, paket kepedulian, bahkan mungkin saja berupa bantuan langsung tunai. Bila hal tersebut diniatkan dan diarahkan untuk tujuan menyuap warga, maka apapun kemasannya, bisa jadi masuk kategori money politik.
Para tokoh agama sudah menyuarakan, bahwa yang dicari dalam hidup ini adalah keberkahan. Sumber keberkahan tentu dari yang halal. Setitik saja ada harta yang tidak halal, semua keberkahan akan hilang. Nasehat itu sudah sangat sering disampaikan dalam setiap majelis ilmu, namun sangat sulit mengamalkannya.
Inginnya dapat banyak, walau tidak halal. Padahal yang berkah bisa saja jumlahnya sedikit. Sedangkan yang banyak, bila tidak berkah hanya akan percuma – tidak bermakna.
Kalau hidup dijalani dengan prinsif, hal-hal yang tidak boleh – tidak perlu ragu menolaknya. Kebudayaan Banjar mengajarkan tentang ketegasan dalam menjalankan prinsif dengan ungkapan “tatak batang”.
Bila akhirnya menjerumuskan, membahayakan dan bahkan beresiko dalam jangka panjang, tidak diperlukan tawar menawar apalagi negosiasi. Langung saja tolak dan putuskan tidak ingin menjadi bagian.
Terhadap money politik yang sudah sangat jelas resikonya dan bahkan sanksinya, mestinya tegas saja, “tatak batang” tolak money politik dalam segala bentuk dan cara, karena tidak ada kemanfaatan, selain merendahkan harkat dan martabat warga. (nm/Red)
